LAMPUNG TIMUR Melayupost.com β Pelaksanaan proyek rehab ruang kelas SDN 2 Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran negara tersebut terpantau tidak memasang papan informasi proyek. Ironisnya, para pekerja di lokasi juga terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai bagian dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Temuan awak media di lokasi pada Minggu (15/11/2026) ini memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan jika nilai anggaran, sumber dana, identitas perusahaan pelaksana, hingga jangka waktu pengerjaan tidak terpampang secara terbuka?
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya bersama tiga rekan lainnya hanya bekerja sebagai tenaga harian dan tidak mengetahui besaran anggaran proyek tersebut.
“Kami hanya pekerja, Mas. Untuk anggarannya berapa, kami tidak tahu. Masalah papan informasi juga kami tidak tahu. Yang jelas, kami diminta Roni Sukadana untuk bekerja di sini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat empat orang pekerja yang sedang melakukan pemasangan plafon berbahan gypsum di tiga ruang kelas dengan menggunakan rangka kayu kasu.
Terkait upah, pekerja tersebut menyebutkan bahwa tukang menerima Rp140 ribu per hari, sedangkan tenaga kenek sebesar Rp125 ribu per hari.
Selain pemasangan plafon, pekerjaan juga meliputi penggantian lantai menggunakan keramik baru di tiga ruang kelas beserta teras secara keseluruhan. Sementara untuk bagian teras lainnya, disebutkan terdapat empat bagian teras yang turut menjadi sasaran pekerjaan.
TRANSPARANSI PROYEK DIPERTANYAKAN
Tidak adanya papan informasi proyek bukan persoalan sepele yang bisa dianggap biasa. Papan informasi merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, serta waktu pelaksanaan.
Jika informasi dasar saja tidak dapat diketahui masyarakat, lantas bagaimana publik bisa memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya?
Jangan sampai proyek rehabilitasi fasilitas pendidikan justru berjalan tanpa keterbukaan informasi. Masyarakat bukan sekadar penonton, melainkan memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik.
KESELAMATAN PEKERJA JANGAN DIABAIKAN!
Selain persoalan transparansi, penerapan K3 juga menjadi perhatian serius. Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Penggunaan APD harus menjadi bagian dari standar keselamatan, bukan sekadar formalitas ketika ada pemeriksaan.
Sangat disayangkan apabila pembangunan fasilitas pendidikan yang seharusnya mengedepankan mutu dan keselamatan justru mengabaikan perlindungan terhadap para pekerjanya.
DINAS TERKAIT JANGAN TUTUP MATA
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur diminta tidak tinggal diam. Perlu dilakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan, mulai dari legalitas pelaksana, dokumen anggaran, spesifikasi material, kualitas hasil pekerjaan, hingga penerapan K3.
Publik juga mempertanyakan siapa sebenarnya Roni Sukadana yang disebut pekerja sebagai pihak yang meminta mereka bekerja di lokasi tersebut. Apakah yang bersangkutan merupakan kontraktor, penyedia jasa, atau pihak yang hanya mengoordinasikan tenaga kerja?
Jangan sampai pekerjaan rehabilitasi ruang kelas hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan kualitas bangunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sebab, yang dibangun bukan sekadar ruang kelas untuk sementara waktu, melainkan fasilitas pendidikan yang harus aman, layak, dan bertahan dalam jangka panjang.
Kini publik menunggu keterbukaan dan tindakan nyata dari pihak sekolah, pelaksana kegiatan, Dinas Pendidikan, serta instansi pengawas. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, Kepala SDN 2 Sumber Jaya, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur belum memberikan keterangan resmi. Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
pewarta yuni
